LBH KITA 'Unit Lembaga Bantuan & Kuasa Kuasa Hukum Masyarakat Indonesia"

Tentang LAKSI

LAKSI berdiri tahun 1995 di Jakarta, didirikan oleh para senior Advokat bersama-sama dengan staf ahli Menteri Dalam Negeri dan saat ini sudah memiliki perwakilan di hampir sebagian propinsi di Indonesia.

Laksi adalah lembaga swadaya masyarakat yang secara resmi telah menjadi mitra pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Dalam Negeri dalam bentuk kemitraan yang bersifat fasilitasi terkait dengan tujuan pencapaian pembangunan didaerah sehingga APBD dan APBN dapat tersalur sesuai dengan hukum yang berlaku. Membantu setiap elemen yang terkait dengan penggunaan uang negara, sehingga para pelaku pengguna keuangan negara terhindar dari tindakan atau perbuatan yang bersifat korupsi. Pemahaman hukum yang salah dapat berakibat seseorang baik sendiri maupun bersama-sama terjerat hukum korupsi.

LEGALITAS
Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No. 88/D.III.2/IX/2006, berdasarkan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan., Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986., Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1986. LAKSI adalah mitra Departemen Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Jakarta, 26 September 2006, AN. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Direktur Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, Dr. Ir. Suhatmansyah Is, MSi (Pembina Utama Madya). Mengetahui : Dirjen Kesbangpol (Departemen Dalam Negeri RI), Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Kepala BAINTELKAM Kepolisian Republik Indonesia, Dirjen Pajak (Departemen Keuangan RI).

AKTIVITAS LAKSI
Antara Lain :

Kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri RI melakukan seminar dan lokakarya untuk percepatan pembangunan di daerah bersama Bupati dan Gubernur di seluruh Indonesia secara berkala;
Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga Nasional / Internasional dalam kajian-kajian Politik, Sosial, Budaya dan Hukum;
Penerbitan buku terkait dengan percepatan pembangunan di daerah khususnya tinjauan yuridis untuk hukum pidana korupsi.