Pengelolaan Pemerintahan di Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota menjadi Kewenangan Daerah setempat, hal ini diatur sesuai Undang-Undang
32 Tahun 2004. Dalam rangka menindaklanjutinya, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan DR. S.H. Sarundajang sebagai Gubernur Sulawesi Utara dan Drs. Djouhari Kansil, M.Pd. sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara masa jabatan 2010-
2015 dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah mencanangkan langkah nyata untuk memenuhi tuntutan perkembangan di era reformasi dan otonomi daerah. Langkah nyata tersebut dimulai dengan menetapkan Visi “Mewujudkan Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera”
Dalam upaya mencapai Visi dan Misi dimaksud,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan komitmen membangun Sulawesi Utara dengan paradigma MEMBANGUN TANPA KORUPSI. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia termasuk didalamnya Sumber Daya Aparatur sebagai kunci utama pembangunan yang ditunjang dengan Kearifan Lokal yang menyatu dalam ikatan keterpaduan, kekompakan dan persaudaraan sebagai kekuatan untuk membangun daerah merupakan salah satu bagian penting yang harus dilakukan.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu Unsur Pelaksana sesuai tugas pokok dan fungsinya, harus mampu menopang kebijakan pembangunan Sulawesi Utara tersebut dengan peningkatan profesionalisme, disiplin dan produktivitas aparatur melalui pelaksanaan serangkaian Kegiatan
Kediklatan yang salah satu kebijakan unggulannya adalah
one gate policy